kpu janji lagi...?

lagi-lagi kpu obral janji. dan mungkin sebenarnya hal tersebut tak perlu dilakukan bila kpu bekerja profesional. sebab permasalahan dpt sebenarnya bukanlah masalah yang remeh. karena dpt-lah pemilu di jawa timur menjadi bermasalah.

kpu tidak boleh menutup mata. dari dpt inilah awal mula segala kemungkinan kecurangan dapat dilakukan. lepas yang diuntungkan si-x atau si-y. yang utama adalah kpu seharusnya menyajikan dpt yang valid dan realibel. kalo toh memang tidak bisa menjamin 100%, katakan saja dengan terus-terang. bahwa memang ada berbagai kendala untuk menyajikan dpt tersebut.

KPU Jamin Tak Ada DPT Ganda

Oleh: Romauli

Jakarta – Indikasi kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih ganda di Jawa Timur (Jatim) dipastikan tidak akan terulang pada pemilu legislatif 9 April mendatang.

KPU yakin, kecurangan terkait DPT tidak terjadi pada pemilu legistlatif.

Alasannya, KPU telah mengikuti prosedur pendataan pemilih dari pemerintah pusat hingga pemutakhiran di tingkat bawah. Mengenai dugaan pemilih ganda, KPU yakin tidak akan terjadi selama semua pihak, dalam hal ini penyelenggara pemilu dan partai politik (parpol), bekerja sama mengawasi pelaksanaan pemilu di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota KPU Syamsulbahri kepada SH, Kamis (19/3), mengatakan, data pemilih terakhir yang menjadi pedoman KPU adalah data per tanggal 7 Maret 2009, dengan jumlah pemilih sebanyak 171.265.442 orang. Sebelumnya, DPT pemilu legislatif yang ditetapkan KPU memuat sebanyak 171.068.667 pemilih.

Saat diumumkan Kamis (11/3) malam lalu, keputusan KPU Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2009 itu menyebutkan bahwa DPT tersebar dalam 519.920 TPS, terdiri atas pemilih dalam negeri 169.789.595 orang, dan pemilih luar negeri 1.475.847 orang.

Perubahan DPT ini juga mengacu pada keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009, bahwa KPU diberi kesempatan memperbaiki DPT satu kali saja. Perbaikan angka pemilih tersebut merupakan rekapitulasi penambahan dari pemilih yang luput dan pengurangan dari pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali.

Tahapan pendataan pemilih telah dilakukan sejak pemerintah menyerahkan data penduduk dan data pemilih pada 5 April 2008 lalu.

Pada waktu itu, KPU dan pemerintah menyelaraskan kekeliruan dalam pendataan hingga kemudian pada tanggal 7 Maret 2009, disampaikan perubahan dari kabupaten/kota ke provinsi serta ke tingkat pusat.

Dicek

Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa akan muncul kembali pemilih ganda sebagaimana terjadi di Jatim, dibantah KPU. “Kalau disinyalir ada yang ganda, tentu akan kami cek betul, terutama pada pelaksanaan pemilu.

Dan untuk mencegah hal itu terjadi, ada tinta yang membuktikan bahwa tidak ada pemilih yang memilih dua kali,” kata Syamsulbahri.

Untuk mengantisipasi terjadinya data ganda, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi-saksi dari seluruh parpol, dan pengamanan dari Linmas maupun aparat kepolisian harus memperhatikan setiap pemilih.

Anggota KPU Endang Sulastri ketika dihubungi terpisah mengatakan hal senada. Upaya mencegah munculnya pemilih ganda, juga menjadi peran saksi-saksi yang diberi mandat oleh partainya masing-masing dan peran pengawasan panitia pengawas di lapangan.

Persoalan Pilkada Jatim yang diindikasikan terjadi manipulasi data, menurut Endang masih perlu pembuktian. Saat ini, dirinya minta agar semua pihak tidak berasumsi buruk terkait data pemilih.

“Soal DPT yang masuk ini kami sudah yakin, sudah sudah final, dan sudah diperbaiki dari daerah-daerah. Kalau ada kasus per kasus, itu akan diteliti dan diklarifikasi,” kata Endang.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kepada wartawan kemarin mengatakan, tetap memerlukan pembuktian untuk penyelesaian masalah Jawa Timur.

Implikasi perubahan DPT diyakini juga akan berpengaruh pada logistik surat suara. Hafiz menambahkan, saat ini pihaknya sudah meminta KPU Daerah yang mengalami pengurangan DPT agar menyimpan sementara surat suara yang berlebih hingga terbit peraturan, apakah itu akan dimusnahkan atau dikirim balik ke Jakarta.

Syamsulbahri menjelaskan, hingga Rabu siang, seluruh logistik atau sebanyak 100 persen sudah dilaporan Pokja Logistik KPU.

“Pada dasarnya, distribusi logistik sudah hampir mendekati keseluruhan, sudah sampai ke kabupaten/kota, hampir 100 persen distribusi kabupaten/kota, dan ada yang rusak. Memang belum ada laporan sortir,” ujarnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio mengatakan, kekhawatiran munculnya daftar pemilih gan-da berdasarkan kasus DPT di Jatim, yang bakal menjadi data bagi pemilu legislatif 9 April.

Sementara itu, DPT tersebut diduga sarat manipulasi. Untuk mengantisipasi masalah serupa yang mungkin terjadi pada pemilu legislatif, Bawaslu berharap parpol itu bisa melakukan cross check. Kesempatan parpol itu bisa memberi pembelajaran bagi KPU agar menyiapkan data yang akurat.

Bertemu Mega

Pada bagian lain, Mantan Kapolda Jatim Irjen Herman Surjadi Sumawiredja bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno-putri, di Kediaman Mega, Jakarta, Rabu. Pertemuan itu untuk membicarakan pemalsuan berkaitan dengan DPT.]

"Masyarakat berhak tahu, apalagi suatu partai. Dalam hal ini saya tidak berpolitik, saya hanya bertujuan agar kasus ini dibuka, hanya ingin dituntaskan," jelas Herman seusai bertemu Megawati Soekarnoputri.

Herman mengutarakan, sikap itu bertujuan memberikan legitimasi pada institusi kepolisian agar tetap menjadi instansi yang dapat dipercaya. Untuk itu, katanya, berkaitan dengan indikasi kasus pemalsuan DPT, sebaiknya itu diteruskan ke pengadilan. Namun, jika tidak cukup bukti bisa dilakukan SP3, tapi dengan dinyatakan di depan publik.

Mengenai kemungkinan intervensi dalam persoalan pemalsuan DPT, Herman tidak secara tegas membenarkan hal itu. Dia hanya merujuk pada proses penanganan kepolisian, yang membuat persoalan indikasi pemalsuan data DPT di salah satu dapil di Jatim ini kembali mengambang. "Kalau persoalan kurang bukti atau prematur itu tidak benar, polisi setelah membangun fondasi SPDP kan bisa mengumpulkan bukti, menggeledah, menyita, serta memanggil saksi sehingga mengetahui apa Dinas Kependudukannya yang salah, KPU, orang TI

Sedangkan, Rabu malam Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Substansi pertemuan itu, untuk membicarakan persoalan mantan Kapolda Jatim dan sepakat menyelidiki kemungkinan terjadinya peristiwa politik yang sangat merugikan.

"Kalau benar ada penggelembungan 27 persen di suatu kabupaten, di beberapa kabupaten tentu ada penyimpangan sistematis," kata Prabowo

seusai bertemu Mega.

(ninuk cucu suwanti/inno jemabut)

tentu saja masyarakat bisa menyadari. sebab begitu kacau dan amburadulnya sistem pencatatan kependudukan di republik tercinta ini. kalau di negeri tetangga bisa mengandalkan sin (singgle identity number) untuk data kependudukan, kenapa di republik ini tidak?

toh masalah it, masyarakatnya banyak yang jago. masalah anggaran, biaya tidaklah banyak dibandingkan duit yang dikorupsi oleh para anggota legislati. masalah sistem, bisa dibuat dan diciptakan dengan sdm yang melimpah ruah. terus...masalahnya apa?

mungkin dari sudut pandang saya yang paling menjadi masalah adalah...MORALITAS APARATUR PEMERINTAH, LEGISLATIF dan ETOS KERJA.