pendidikan jadi komoditas politik

Politisi Lupa pada Janji Setelah Terpilih
Sabtu, 28 Februari 2009 | 00:50 WIB

Jakarta, Kompas - Banyak politisi yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik, seperti janji-janji memberikan pendidikan murah, bahkan gratis. Setelah politisi itu mendapat kedudukan politik, persoalan pendidikan diabaikan dan janji mereka soal pendidikan sulit
ditagih.

"Jangankan menagih janji, bertemu dengan wakil rakyat untuk mengadu
persoalan pendidikan saja sangat sulit," ujar Koordinator Education Forum, Suparman, Jumat (27/2) di Jakarta. Padahal, dalam kampanye calon anggota legislatif maupun kepala daerah, pendidikan murah bahkan pendidikan gratis selalu menjadi isu utama.

Sebelumnya berlangsung diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Memperbaiki Pendidikan" yang diselenggarakan Education Forum, Kamis. Direktur Institute of Education Reform Universitas Paramadina Utomo Dananjaya berpandangan, antara idealisme pendidikan dan praktik di lapangan berjurang lebar.

Hal konkret

Menurut Suparman, daripada berbusa-busa menyampaikan janji yang tak ditepati, lebih baik para politisi tersebut berjuang untuk hal konkret dan bisa diukur. Misalnya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, menetapkan upah minimum regional guru, buku pelajaran gratis, jaminan
sosial guru, dan berbagai persoalan lainnya.

Dalam diskusi itu, caleg dari Partai Hanura, Marsono, mengatakan, masih banyak kelemahan dalam pembangunan sistem pendidikan, misalnya terbatasnya akses masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Mestinya alokasi APBN 20 persen untuk sektor pendidikan bisa dijadikan momentum untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan.

"Saat ini masyarakat miskin hanya dapat menikmati pendidikan sekadarnya," ujarnya.

Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Apong Herlina, mengatakan, pendidikan merupakan hak warga yang harus dipenuhi pemerintah. Terlebih lagi, Indonesia sudah meratifikasi kovenan Ecosoc. Ecosoc merupakan salah satu kovenan hak asasi manusia yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia. Pendidikan termasuk di dalamnya. (INE)

sumeber: kompas dan millis dikbud